Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban
dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah
perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai
kedudukan dan peranan. Adapun tujuan penelitian untuk menjelaskan dan membahas bentuk
perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan serta hambatannya.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan
pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual . Adapun sumber hukum yang digunakan
ialah primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukan pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi
korban kekerasan dapat diwujudkan melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada
korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Ketentuan perundang-undangan
yang mengatur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yaitu dalam KUHP,
UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.kedua, hambatan-hambatan dalam
pelaksaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena
beberapa faktor, yaitu : (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) kurangnya anggaran biaya oleh
pemerintah; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau
informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat
yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau
memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut
berhadapan dengan hukum