Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengendalian sosial yang mempertahankan ketertiban hukum dalam
masyarakat Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Di
dalamnya terdapat jenis Pidana Percobaan. Pidana percobaan ini biasanya juga
dikenal dengan pidana bersyarat. Pidana percobaan ini juga dikena dengan pidana
bersyarat. Pidana bersyarat atau pidana percobaan adalah msasa percobaan
merupakan sistim penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksaannya bergantung
pada syarat tertentu atau kondisi tertentu.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membahas mekanisme
pidana percobaan dan terpidana percobaan melakukan tindak pidana lagi. Metode
yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu penelitian hukum
normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai data awal untuk
kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum primer atau data lapangan. Ini berarti
bahwa penelitian yuridis normatif, dimana bahan hukum yang diutamakan berasal
dari studi kepustakaan, dengan mengandalkan buku-buku ilmiah seperti literaturliteratur ilmu hukum pidana, majalah-majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penulisan ini
Hasil penelitian menunjukan bahwa pidana percobaan merupakan salah satu
bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku/terdakwa tindak pidana dengan
membebaskannya dari tahaan dengan sayarat dan masa percobaan selama waktu
tertentu sesuai dengan masa percobaannya. Pelaku pidana diberikan kesempatan
kedua untuk memperbaiki perilaku mereka dan membuktikan bahwa mereka bisa
kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.Mekasnisme pemberian
sanksi pidana percobaan atau yang dikenal dengan pidana bersyarat khususnya
untuk anak adalah untuk perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana didalam
Undang-undang perlindungan anak maupun sistim peradilan pidana anak tidak
mengatur tentang pidana bersyarat atau pidana percobaan tetapi mengacu pada KUHP.