Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia.
Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan
isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Imigrasi Malaysia masih menggunakan
proses konversi visa dari visa turis menjadi visa kerja menggunakan platfrom SMO. Sistem Maid
Online (SMO), yaitu sistem rekrutmen yang di luar kesepakatan dalam MoU. Secara khusus
SMO ini membuat posisi PMI kita menjadi rentan tereksploitasi. Mekanisme perekrutan tenaga
kerja migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Sifat penelitian
adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan
Undang-Undang, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Penggunaan sumber bahan
hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa : MoU memiliki kekuatan menggikat dalam
memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia salah satu
implikasi MoU tersebut dihapuskannya Sistem maid online (SMO) dan digantikan dengan
system One channel system (OCS). Disarankan kepada Pemerintah Malaysia agar mengormati
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam MoU. Juga kepada Pemerintah Indonesia
untuk tetap monitoring dan evaluasi terhadap implikasi MoU Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia ( PMI) di Malaysia.