Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21
Ayat 1 Huruf a dan c Tentang Prosedur Pendaftaran Merek yang menjelaskan bahwa permohonan
pendaftaran merek ditolak jika merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu
oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak memiliki daya pembeda, namun pada
prakteknya terdapat merek yang terdaftar memiliki persamaan nama pada pokoknya yakni pada merek
“GOTO” yang memiliki persamaan pada penulisan dan pelafalannya
Penelitian ini termasuk Dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum
primer berupa aturan hukum yang terkait dengan permasalahan lalu dikaitkan dengan bahan hukum
sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal, atau karya tulis para pakar hukum, setelah itu dihubungkan
dengan fakta hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum yang dilakukan dengan Pendekatan Undangundang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pemegang Hak Atas Merek adalah pihak yang pertama yang
mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan pemegang hak atas
merek ini mendapat perlindungan hukum, jika ada pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama maka
itu telah melanggar sistem yang dianut oleh Undang-Undang yaitu asas first to file dan juga melanggar
Undang-Undang itu sendiri sebagai pengakomodir seluruh peraturan tentang pendaftaran merek 2).
Penyelesaian perkara Goto sebagai upaya dalam menyelesaikan adanya kesamaan dalam merek saat
pendaftaran, upaya hukum melalui gugatan di pengadilan niaga sebagai upaya hukum jika terbukti
secara sah menggunakan merek tanpa izin.