Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di
Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja
anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang
harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah
daerah dapat memainkan peran yang signifikan dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja
anak. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya
yang memadai, serta sinergi antara semua pemangku kepentingan terkait.
Pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan
pekerja anak. sehingga bagaimana fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pekerja anak
dan bagaimana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pekerja anak dan memiliki
tujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam
melindungi pekerja anak sesuai dengan fungsi pengawasan, faktor-faktor apa saja yang
memengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya perlindungan
terhadap pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif.
Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer,sekunder, dan tersier.
prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan analisa bahan hukum bersifat preskriptif
melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis, dan penemuan hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting
dalam melindungi pekerja anak. Pertimbangan yang harus dilakukan Pemerintah daerah yaitu
harus memastikan adanya pengawasan yang efektif dalam melindungi pekerja anak. Ini
melibatkan pemantauan ketat terhadap industri-industri yang berpotensi mempekerjakan anak,
serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak dan
Pemerintah daerah juga harus mengadopsi kebijakan dan regulasi yang jelas untuk melindungi
pekerja anak. Ini melibatkan penyusunan peraturan yang membatasi akses dan larangan bagi
pekerja anak dalam industri berbahaya, serta memberikan perlindungan dan akses terhadap
pendidikan dan kesehatan