Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Ambon Terhadap Penarikan Tarif Kendaraan Umum Oleh Pengemudi
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Ambon Terhadap Penarikan Tarif Kendaraan Umum Oleh Pengemudi

Julita A Laisina - Nama Orang;

Keputusan Walikota tersebut juga menetapkan tarif untuk pelajar serta
mahasiswa dan tidak dikenakan tarif penuh. Bayararan untuk mahasiswa serta
pelajar hanya 50 persen dibanding penumpang umum. Namun hanya seringkali
pengemudi angkutan umum, menarik ataupun menetapkan besaran tarif sendiri
yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah Kota Ambon dengan Keputusan Walikota dimaksud.
Bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Ambon terhadap penarikan tarif
kendaraan umum ?
Apa akibat hukum bagi pengemudi kendaraan umum yang menetapkan
tarif tidak sesuai dengan yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Ambon ?
Tujuan penelitian Menganalisa dan membahas tentang pengawasan
pemerintah dan akibat hukum bagi pengemudi kendaraan umum yang menetapkan
tarif tidak sesuai dengan besaran tarif yang di tetapkan oleh pemerintah daerah
Kota Ambon, serta Menganalisa tentang akibat hukum bagi pengemudi kendraan
umum yang menetapkan tariff tidak sama dengan Keputusan Waikota Ambon No
613 Tahun 2021
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum
normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual.
Berdasarkan hasil penelitian menentukan bahwa Pengawasan Pemerintah
Daerah Kota Ambon belum maksimal dijalankan, karena dalam pembuatan setiap
kebijakan berupa peraturan yang dibuat belum ada system pengawasan berarti
yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai contoh pengawasan terhadap surat
keputusan Walikota Nomor 613 Tahun 2021 sehingga masih saja ada pelanggaran
yang di lakukan oleh pengemudi kendaraan umum yang memungut tarif tidak
sesuai dengan yang telah di tetapkan pemerintah, sehingga masyarakat selaku
subjek hukum sangat dirugikan. Pemerintah Kota Ambon belum maksimal dalam
pemberian sanksi bagi pengemudi kendaraan umum yang memungut tarif tidak
sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Ambon
sehingga masih saja ada pengemudi yang melakukan pelanggaran tersebut, maka
terus menerus masyarakat akan dirugikan


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.548 LAI p
SH.548 LAI p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.548 LAI p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.548
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?