Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Keputusan Walikota tersebut juga menetapkan tarif untuk pelajar serta
mahasiswa dan tidak dikenakan tarif penuh. Bayararan untuk mahasiswa serta
pelajar hanya 50 persen dibanding penumpang umum. Namun hanya seringkali
pengemudi angkutan umum, menarik ataupun menetapkan besaran tarif sendiri
yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah Kota Ambon dengan Keputusan Walikota dimaksud.
Bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Ambon terhadap penarikan tarif
kendaraan umum ?
Apa akibat hukum bagi pengemudi kendaraan umum yang menetapkan
tarif tidak sesuai dengan yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Ambon ?
Tujuan penelitian Menganalisa dan membahas tentang pengawasan
pemerintah dan akibat hukum bagi pengemudi kendaraan umum yang menetapkan
tarif tidak sesuai dengan besaran tarif yang di tetapkan oleh pemerintah daerah
Kota Ambon, serta Menganalisa tentang akibat hukum bagi pengemudi kendraan
umum yang menetapkan tariff tidak sama dengan Keputusan Waikota Ambon No
613 Tahun 2021
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum
normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual.
Berdasarkan hasil penelitian menentukan bahwa Pengawasan Pemerintah
Daerah Kota Ambon belum maksimal dijalankan, karena dalam pembuatan setiap
kebijakan berupa peraturan yang dibuat belum ada system pengawasan berarti
yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai contoh pengawasan terhadap surat
keputusan Walikota Nomor 613 Tahun 2021 sehingga masih saja ada pelanggaran
yang di lakukan oleh pengemudi kendaraan umum yang memungut tarif tidak
sesuai dengan yang telah di tetapkan pemerintah, sehingga masyarakat selaku
subjek hukum sangat dirugikan. Pemerintah Kota Ambon belum maksimal dalam
pemberian sanksi bagi pengemudi kendaraan umum yang memungut tarif tidak
sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Ambon
sehingga masih saja ada pengemudi yang melakukan pelanggaran tersebut, maka
terus menerus masyarakat akan dirugikan