Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bagian dari sistem hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perppu didefinisikan sebagai undang-undang yang
sebagian besar harus ditulis dalam undang-undang, tetapi digunakan sebagai peraturan
pemerintah karena kebutuhan mendesak. Undang-undang/perppu berada pada urutan ketiga
dalam hierarki undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengkaji dan menganalisis Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi syarat
ihwal kegentingan memaksa atau tidak dan bagaimana akibat hukum dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan, mengelola, serta menganalisis
data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum Tersier
serta sifat penelitian ini adalah yurisdis normatif.
Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, atau Perppu Nomor 02 Tahun 2022, telah mendapat banyak
komentar, baik yang positif maupun yang negatif. Perppu Cipta Kerja yang dibuat dengan cepat
memiliki banyak kejanggalan yang menunjukkan bahwa pemerintah sedang melarikan diri dari
masalah yang seharusnya diselesaikan. Dengan peraturan yang dianggap bermasalah, Perppu
Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan janji-janji yang ditetapkan dalam UUD 1945, serta deklarasi
pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan
pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,
berserikat, dan berkumpul. Sebaliknya, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan bersyarat
inkonstitusional, pemerintah tampaknya menggunakan Perppu ini sebagai taktik politik