Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik

Revally Louhenapessy - Nama Orang;

Disabilitas”sering diartikan seperti sakit atau cedera yang merusak
dan membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak
mampu melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa. Penyandang
disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan
masyarakat yang”non disabilitas. Sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2006 tentang perlindungan terhadap disabilitas salah
satunya yaitu terdapat hal-hak bagi penyandang disabilitas, namun
kenyataannya sulit bagi seorang penyandang disabilitas untuk memperoleh
haknya dalam mengakses fasilitas publik.
Permasalahan yang diambil adalah 1. Bagaimana bentuk tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam menyediakan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas pada fasilitas publik? 2. Apa akibat hukum jika
Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tanggung jawab dalam
menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas
publik?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif
kualitatif.
Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan 1. Bentuk tanggung
jawab Pemerintah Daerah yaitu menyediakan akses pada infrastruktur ,
akses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang
disabilitas , dan menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. 2. Akibat hukum
jika Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tanggung jawab menyediakan
aksesibilitas yaitu akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.542 LOU t
SH.542 LOU t1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.542 LOU t
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.542
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?