Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Disabilitas”sering diartikan seperti sakit atau cedera yang merusak
dan membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak
mampu melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa. Penyandang
disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan
masyarakat yang”non disabilitas. Sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2006 tentang perlindungan terhadap disabilitas salah
satunya yaitu terdapat hal-hak bagi penyandang disabilitas, namun
kenyataannya sulit bagi seorang penyandang disabilitas untuk memperoleh
haknya dalam mengakses fasilitas publik.
Permasalahan yang diambil adalah 1. Bagaimana bentuk tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam menyediakan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas pada fasilitas publik? 2. Apa akibat hukum jika
Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tanggung jawab dalam
menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas
publik?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif
kualitatif.
Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan 1. Bentuk tanggung
jawab Pemerintah Daerah yaitu menyediakan akses pada infrastruktur ,
akses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang
disabilitas , dan menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. 2. Akibat hukum
jika Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tanggung jawab menyediakan
aksesibilitas yaitu akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.