Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan
tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal
1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan
Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan
diskriminasi. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi pemerintah dalam hal ini
dinas kota belum secara optimal memberikan perlindungan bagi anak jalanan
dalam pemenuhan hak-hak anak jalanan sebagai seorang anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai fungsi pengawasan
pemerintah terhadap anak jalanan dan untuk menganalisis dan membahas bentuk
perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Ambon. Metode yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif.
Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Kewenangan pengawasan dan perlindungan terhadap anak jalanan di kota
Ambon adalah tanggung jawab pemerintah kota dalam hal ini Dinas sosial kota
ambon sesuai Perda kota Ambon Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
dan penanganan penyandang masalah kesejahtraan sosial untuk memberikan
pengawasan serta perlindungan salah satunya bagi anak jalanan di kota ambon.
Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan dikota Ambon dilakukan
dengan cara represif dimana anak jalanan diberikan sanksi saat dilakukan razia
kepada anak jalanan tersebut yang kemudian dipulangkan tanpa upaya lain dalam
pemenuhan hak-hak anak jalanan tersebut yang kuadratnya sebagai seorang anak.
Dengan demikian Pemerintah kota dalam hal ini dinas sosial harusnya melakukan
berbagai upaya dalam membantu pemenuhan hak-hak anak jalanan salah satunya
menfasilitasi anak jalanan di kota Ambon dengan membuat sekolah musik bagi
anak jalanan dan mewadahi mereka pada tempat yang disediakan pemerintah
untuk menunjukan bakat yang mereka miliki