Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BUM Desa merupakan wadah yang dijadikan sebagai upaya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa. Pembentukan BUM Desa adalah legal,
karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa dan diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang BUM Desa. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa membutuhkan
modal, modal yang dapat diterima oleh BUM Desa adalah Penyertaan modal yang
diberikan oleh Desa melalui Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Tujuan dari penelitian ini ada 2 (dua), yaitu untuk mengkaji dan
menganalisis terkait Penyalahgunaan Keuangan BUM Desa dan
Pertanggungjawaban Pidana Pengelola BUM Desa yang Menyebabkan Kerugian
Negara dengan menngunakan tipe penelitian yuridis Normative. Pendekatan yang
digunakan ada 3 (Tiga) yaitu Pendekatan Konseptual (conceptual approach),
Pendekatan Kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang ( statue
approach).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyalahgunaan keuangan
yang di lakukan oleh Pengelola BUM Desa merupakan Kerugian Keuangan Negara.
Karena jika dilihat pada modal awal yang diterima oleh BUM Desa merupakan
penyertaan modal dari Desa dalam bentuk Dana Desa sedangkan Dana Desa sendiri
merupakan anggaran Permerintah melalu APBN. Penyalahgunaan tersebut
merupakan Tindakan penyalagunaan wewenang yang tergolong dalam Tindakan
mencampuradukan wewenang oleh Direktur BUM Desa. Pertanggungjawaban
Pidana terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pengelola BUM Desa atau yang
dilakukan oleh penanggungjawab Utama yaitu direktur. Direktur BUM Desa dalam
menjalankan tugasnya telah menyalahgunakan kewenengannnya sehingga
merugikan keuangan Negara sebagaiamana diatur pada pasal 3 undan-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.