Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kewenangan Polisi Perairan Dan Udara Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Kewenangan Polisi Perairan Dan Udara Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru

Raimondo D J Soenarjo - Nama Orang;

Kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan Indonesia terkhusus di
Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena diwilayah perairan
Kabupaten kepulauan Aru merupakan lintas pelayaran dan sering terjadi berbagai tindak
kejahatan yakni illegal fishing, illegal logging. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi
Pemerintah daerah bahkan penegakan hukum Satuan Polisi Perairan dan Udara
Permasalahan pada penulisan skripsi kali ini ialah pertama bagaimana pengaturan
penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru oleh Satuan Polisi Perairan
Dan Udara dan yang kedua Apakah satuan Polisi Perairan dan udara berwenang dalam
pelaksananan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru. Adapun tujuan
dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaturan
mengenai penegakkan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru dan Apakah satuan
Polisi Perairan dan Udara berwenang dalam pelaksananan penegakan hukum di wilayah perairan
Kabupaten kepulauan Aru. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.
Pengaturan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru masih sering
terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum dalam
menjaga dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru.
Kewenangan SatPolair sebagai pelaksana fungsi preventif dan represif kepolisian dalam
penegakan hukum melaksanakan patroli perairan dan penindakan terhadap pelanggaran yang
terjadi di wilayah perairan. Namun masih terdapat beberapa mekanisme pengaturan penegakan
hukum yang perlu kordinasi antar instansi terkait agar penegakan hukum yang dilaksanakan dapat
terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.530 SOE k
SH.530 SOE k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.530 SOE k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.530
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?