Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan Indonesia terkhusus di
Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena diwilayah perairan
Kabupaten kepulauan Aru merupakan lintas pelayaran dan sering terjadi berbagai tindak
kejahatan yakni illegal fishing, illegal logging. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi
Pemerintah daerah bahkan penegakan hukum Satuan Polisi Perairan dan Udara
Permasalahan pada penulisan skripsi kali ini ialah pertama bagaimana pengaturan
penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru oleh Satuan Polisi Perairan
Dan Udara dan yang kedua Apakah satuan Polisi Perairan dan udara berwenang dalam
pelaksananan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru. Adapun tujuan
dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaturan
mengenai penegakkan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru dan Apakah satuan
Polisi Perairan dan Udara berwenang dalam pelaksananan penegakan hukum di wilayah perairan
Kabupaten kepulauan Aru. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.
Pengaturan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru masih sering
terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum dalam
menjaga dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru.
Kewenangan SatPolair sebagai pelaksana fungsi preventif dan represif kepolisian dalam
penegakan hukum melaksanakan patroli perairan dan penindakan terhadap pelanggaran yang
terjadi di wilayah perairan. Namun masih terdapat beberapa mekanisme pengaturan penegakan
hukum yang perlu kordinasi antar instansi terkait agar penegakan hukum yang dilaksanakan dapat
terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku.