Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sertifikat vaksin dapat
dijadikan sebagai syarat bagi seseorang yang mengadakan perjalanan, hal tersebut termuat didalam
Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Trnsportasi Laut Pada Masa Pendemi
Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 70 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Trnsportasi Udara Pada
Masa Pendemi Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor
72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Trnsportasi
Perkeretaapian Pada Masa Pendemi Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran (SE) Kementerian
Perhubungan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam
Negeri Dengan Trnsportasi darat Pada Masa Pendemi Corona Virus Disease 2019
Masalah yang diangkat apakah sertifikat vaksin COVID-19 dapat dijadikan syarat bagi
pelaku perjalanan, apakah sertifikat COVID-19 dapat menimbulkan akibat hukum, tujuan
penulisan untuk mengetahui dan menganalisis sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat bagi
pelaku perjalanan, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari
sertifikat vaksin COVID-19, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sertifikat vaksin dapat dijadikan sebagai syarat bagi
seseorang yang mengadakan perjalanan, akibat hukum dari berlakunya sertifikat vaksin COVID19 selama masa pandemi adalah tidak dapat malakukan perjalanan atau hak setiap orang untuk
mengadakan perjalanan telah dibatasi guna kepentingan banyak orang dan pencegahan penularan
COVID-19.