Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pada tahun 2021 pihak kewang yang dinamai Grup Satu Hati ,menerbitkan aturan dan
sanksi pengelolaan sasi di Negeri Lima, dalam peraturan tersebut tidak memuat tentang jaminan
penyelesaian atas hasil panen masyrakat yang dicuri, padahal dalam peraturan tersebut memuat
kewajiban masyarakat untuk memberikan pajak 10% dari hasil penen. Pembentukan peraturan
tersebut juga tidak melibatkan pemerintah Negeri lima secara langsung. Pola pengelolaan sasi
tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah No 09 Tahun 2019 pasal 6 ayat
(2) tentang Kewenangan Negeri Dan Negeri Administrasi Berdasarkan Hak Asal Usul.
Masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah Bagaimana prosedur pelaksanaan Sasi
Di Negeri Lima ? dan bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam pelaksanaan Sasi di Negeri
Lima ?, tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis prosedur pelaksanaan sasi di
Negeri Lima, dan bagaimana petanggung jawaban hukum dalam pelaksanaan sasi di Negeri
Lima. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertama prosedur pelaksanaan sasi di
Negeri Lima masih tergolong lemah, hal ini dikarenakan sering terjadinya kasus pencurin atas
tanaman yang disasi. Kedua pertanggung jawaban hukum dalam pelaksanaan sasi di Negeri
Lima melalui penerbitan aturan dan sanksi oleh kewang mengkesampingkan hak masyarakat
Negeri Lima atas jaminan pertanggung jawaban terhadap kasus pencurian yang terjadi pada
tanaman masyarakat yang masuk dalam kawasan sasi di Negeri Lima.