Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Membahas tentang sertifikat elektronik yang masih menjadi permasalahan dalam
pembuatan sertifikat tanah. Sertifikat elektronik awalnya tidak sejalan dengan pertimbangan
Peraturan Menteri tersebut karena di kalangan masyarakat muncul kebijakan yang menuai
banyak kontra, Sistem pendaftran tanah berdasarkan peraturan yang diterbitkan pemerintah
yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum karena dengan demikian proses pendaftaran tanah harus
diperhatikan dengan baik sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang menjadi acuan
dalam proses pendaftaran setiap bidang tanah di Indonesia dikenal ada beberapa cara atau
proses pendafaran tanah dalam hal ini untuk mencapai tertib administrasi dibidang
pertanahan nasional kemudian untuk menjamin ketegasan hukum.
Penulisan dengan judul Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti
Kepemilikan Tanah dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normative, dengan cara meneliti bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer,
sekunder dan tersier.
Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa sedang dilakukannya uji coba pelaksanaan
sertifikat tanah elektronik ini tidak akan diberlakukan kepada tanah masyarakat umum,
melainkan pelaksanaannya hanya terbatas pada Barang Milik Negara (BMN), aset-aset Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), berbagai perusahaan atau sektor swasta skala besar dan untuk
lokasi kantor pertanahan yang akan menerapkan pemberlakuan sertifikat elektronik dalam
tahap uji coba ini hanya di beberapa kota terentu Beban resiko sesungguhnya berada di
Kantor Pertanahan karena harus memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridisnya.
Pekerjaan besar saat ini, dalam masa transisi adalah melakukan alih media dari data yuridis
yang disimpan secara konvensional untuk diubah menjadi data yuridis elektronik.