Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah
Penanda Bagikan

SKRIPSI PERDATA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah

Faradila Attamimi - Nama Orang;

Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres
Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat
menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya
antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya
meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin
menarik masyarakat menjadi peserta.
Penelitian hukum ini memfokuskan pada jenis penelitian yuridis normatif
dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan,
metode analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Bahan hukum dalam
penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1
Tahun 2022 pada prinsipnya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, hanya saja pada Inpres Nomor 1 Tahun 2022 terdapat penambahan
masuknya persyaratan Fotocopy Kartu Peserta BPJS Kesehatan untuk keperluan
pendaftaran peralihan hak atas tanah. Penelitian ini juga menujukkan tidak ada
hubungan (korelasi) antara masuknya persyaratan BPJS dengan pendaftaran
peralihan hak atas tanah karena dianggap tidak penting atau tidak ada hubungan
sama sekali dengan kepentingan balik nama dalam hal peralihan hak atas tanah,
namun berkaitan dengan komitmen pemerintah yang ingin memastikan seluruh
lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan yakni mengoptimalisasi
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SE.899 ATT b
SE.899 ATT b1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.899 ATT b
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.899
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Tanah
BPJS Kesehatan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?