Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan
pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan
dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan
dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun,
keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Namun, dalam kasus pembatalan perkawinan antara Jesica Iskandar dan Ludwig Franz
Willibald, terjadi keadaan di mana Ludwig tidak bertanggung jawab terhadap anak mereka,
yaitu El Barack Alexander, bahkan Jesica yang mengurus dan membiayai anak tersebut secara
sendiri.
Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif (juridical normative legal research),
atau penelitian kepustakaan yang disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal, karena
penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan
hukum yang lain dengan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen
hukum terkait, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembatalan perkawinan, status
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap diakui dan sah menurut hukum. Namun,
hak waris anak dapat dipengaruhi oleh putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan
tersebut. Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai perlindungan dan
pemenuhan hak anak dalam konteks ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa
permasalahan yang muncul terkait status dan hak waris anak dari orang tua yang membatalkan
perkawinan. Beberapa isu yang ditemukan antara lain adalah perlunya kejelasan dalam
penetapan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan perlindungan hak-hak anak dalam
proses pembatalan perkawinan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini
memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan hukum dan peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dalam kasus pembatalan perkawinan.
Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan penyelesaian
perkara terkait status dan hak waris anak melalui sistem peradilan keluarga yang efektif.