Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan mempergunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 kasus oknum polisi yang terlibat penyalahgunaan narkotika sejak tahun 2019-2021 dan ditangani oleh penyidik di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.