Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tanah adat yang merupakan hak dari persekutuan hukum adat atas
wilayahnya termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada diatasnya. Adanya
Permasalahan karena meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk pembangunan
sehingga tanah adat dipergunakan demi kepentingan pembangunan sehingga
berakibat keberadaan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Dalam
perkembangannya semakin banyak pembangunan saat ini menimbulkan
permasalahan-permasalahan di masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah
adat, salah satunya di Tanah adat Marefenfen Kapulauan Aru yang mana Masyarakat
Adat Marafenfen menuntut hak atas wilayah adatnya yang diduga telah dirampas
secara sepihak oleh Angkatan Laut Indonesia (AL). Rencananya, pembangunan
bandara dan berbagai fasilitas lainnya di atas lahan ratusan hektare yang berlokasi di
Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi
Maluku. Namun, lahan yang hendak dijadikan area pembangunan bandara dan
berbagai fasilitas lainnya tersebut, merupakan bagian dari wilayah adat Masyarakat
Adat Marafenfen. Sehingga masalah ini berujung pada proses hukum.
Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis
normatif. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan
penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder
dan tersier. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil yang diperoleh adalah Keadilan harus dipelajari sedalam mungkin
melalui konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Sehingga dalam proses
penyelesaian sengketa Tanah adat Marefenfen Kapulauan Aru dengan Angkatan Laut
Indonesia (AL) dapat berjalan dengan baik.