Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove
Penanda Bagikan

SKRIPSI PERDATA

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove

Adriansyah Umasugi - Nama Orang;

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di
atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh
pasang-surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk
melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang
besar termasuk tsunami. di Desa Halong Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon
terjadi penebangan hutan mangrove. Penebangan hutan mangrove ini menjadi
keresahan bagi masyarakat di Desa Halong tepatnya di Teluk dalam mangrove
depan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Ambon, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Penelitian ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian yaitu deskriptif yang
menggambarkan gejala sosial dalam masyarakat. jenis dan sumber bahan hukum
terdiri dari primer, sekunder dan tersier. teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan analisa bahan hukum.
Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan maka jawaban yang diperoleh
1.Dampak penebangan hutan mangrove bagi masyarakat Desa Halong Kecamatan
Baguala yaitu terjadinya abrasi pantai dan juga kehilangan mata pencaharian
sekaligus hutan adat, 2. Pertanggung jawaban hukum, terkait pertanggung jawaban
hukum perdata bentuk pertanggung jawaban berupa bentuk dan besarnya ganti rugi,
tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, dan menjamin tidak akan
terulangnya pencemaran atau perusakan. sedangkan bentuk pertanggung jawaban
administrasi berupa pertanggung jawaban yuridis yaitu pemerintah melalui
kewenangannya menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
yang baik, dan pertanggungjawaban politik yaitu menentukan peraturan yang dapat
diterima sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan
bersama yang harmonis dan bertujuan menciptakan tatanan sosial yang baik


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SE.887 UMA p
SE.887 UMA p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.887 UMA p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.887
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pertanggungjawaban Hukum
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?