Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Krisis ekonomi yang terjadi di Negara Srilanka akibat utang luar negeri yang menumpuk
yang tidak mampu dibayarkan sehingga terjadi inflasi yang besar di negara tersebut. Kondisi
negara seperti ini telah berdampak pada ketidakmampuan negara dalam memenuhi standar hidup
yang layak bagi warga Negara Srilanka serta pengabaian terhadap hak-hak atas pekerjaan dari
warga Negara Srilanka. Yang mana hak-hak tersebut telah di atur dan telah diakui serta dihormati
melalui ketentuan yang termuat di dalam Interational Covenant on Economic, Social and Cultural
Right (ICESCR).
Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara
mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang di peroleh menggunakan studi kepustakaan.
bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang mengurainya disusun secara
sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hak atas kehidupan yang layak dan hak atas
perkerjaan sesungguhnya telah diatur, di hormati dan diakui serta dilindungi di dalam ketentuan
ICESCR pasal 11 ayat 2 ICESCR yang menyatakan bahwa “the fundamental right of everyone to
be free from hunger” (hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan) dan pasal 7 ICESCR
yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk menikmati pekerjaan, sehingga atas hak-hak
tersebut haruslah dipenuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak asasi manusia. Krisis
ekonomi yang terjadi di srilanka yang berdampak pada ketidak penuhannya hak atas kehidupan
yang layak dan hak atas pekerjaan merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan ketidakpenuhan
HAM terkait dengan hak-hak tersebut yang pada prinsipnya merupakan suatu pelanggaran
terhadap hak-hak asasi manusia,sehingga atas peristiwa atau keadaan tersebut pemerintah srilanka
dengan berbagai cara atau upaya terus melakukan Langkah-langkah strategis untuk dapat
mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di srilanka saat ini.