Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Isu hukum dalam penilitian ini meliputi, Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah
daerah terhadap anak terlantar dan akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak
melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar. Undang-Undang Dasar 1945 dalam
pasal 34 ayat 1 telah mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara,
Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab
langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak Terlantar. Pemerintah menjadi
salah satu organ penyelenggara negara memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan dan
perkembangan anak terlantar.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, di
mana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari studi
kepustakaan.pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. bahan hukum dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan
masalah yang akan dibahas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab negara dilakukan dengan
penyiapan-penyiapan infrastruktur pendukung lainnya, penyiapan sarana dan prasaranan,
misalnya tempat pendidikan rumah singgah, dan tenaga-tenaga pengajar pada balai-balai
pelatihan dan tempat-tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, jaminan pelayanan kesehatan,
Akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggung jawab
terhadap anak terlantar berdasarkan Perma No. 2/2019 Pasal 3 bahwa Pemerintah daerah
dapat digugat dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum karena kelallaian terhadap
tanggung jawab pemeliharaan anak terlantar telah diatur dalam peraturan perundangundangan, selain itu bertentangan juga dengan asas pemerintahan yang baik.