Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Anak Terlantar
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Anak Terlantar

Hilda - Nama Orang;

Isu hukum dalam penilitian ini meliputi, Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah
daerah terhadap anak terlantar dan akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak
melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar. Undang-Undang Dasar 1945 dalam
pasal 34 ayat 1 telah mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara,
Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab
langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak Terlantar. Pemerintah menjadi
salah satu organ penyelenggara negara memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan dan
perkembangan anak terlantar.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, di
mana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari studi
kepustakaan.pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. bahan hukum dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan
masalah yang akan dibahas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab negara dilakukan dengan
penyiapan-penyiapan infrastruktur pendukung lainnya, penyiapan sarana dan prasaranan,
misalnya tempat pendidikan rumah singgah, dan tenaga-tenaga pengajar pada balai-balai
pelatihan dan tempat-tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, jaminan pelayanan kesehatan,
Akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggung jawab
terhadap anak terlantar berdasarkan Perma No. 2/2019 Pasal 3 bahwa Pemerintah daerah
dapat digugat dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum karena kelallaian terhadap
tanggung jawab pemeliharaan anak terlantar telah diatur dalam peraturan perundangundangan, selain itu bertentangan juga dengan asas pemerintahan yang baik.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.520 HIL t
SH.520 HIL t1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.520 HIL t
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.520
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Tanggung Jawab
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?