Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pada 24 Mei 2022 Gubernur Maluku melantik Brigjen TNI Andi Chandra
As’adudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat melalui Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 131.81-1164 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat
Bupati Seram Bagian Barat. Padahal pengaturan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dinyatakan secara
tegas bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan
diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.
Dalam penulisan ini terdapat dua masalah yang dibahas, yaitu : 1). Apakah
pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat tinggi Tentara Nasional
Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia 2). Apa
akibat hukum pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat tinggi Tentara
Nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis
pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat tinggi Tentara Nasional
Indonesia telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di
Indonesia dan akibat hukum pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat
tinggi Tentara Nasional Indonesia. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah
metode penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pengisian jabatan Penjabat kepala
daerah oleh pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia tidaklah sesuai atau
bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi haruslah disertai dengan
pengunduran diri dari dinas aktif keprajuritan. 2) Keputusan Presiden tentang
Pengangkatan Penjabat Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota adalah tidak sah dan cacat hukum.