Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional Indonesia
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional Indonesia

Alwi Reniwuryaan - Nama Orang;

Pada 24 Mei 2022 Gubernur Maluku melantik Brigjen TNI Andi Chandra
As’adudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat melalui Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 131.81-1164 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat
Bupati Seram Bagian Barat. Padahal pengaturan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dinyatakan secara
tegas bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan
diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.
Dalam penulisan ini terdapat dua masalah yang dibahas, yaitu : 1). Apakah
pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat tinggi Tentara Nasional
Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia 2). Apa
akibat hukum pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat tinggi Tentara
Nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis
pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat tinggi Tentara Nasional
Indonesia telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di
Indonesia dan akibat hukum pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh pejabat
tinggi Tentara Nasional Indonesia. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah
metode penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pengisian jabatan Penjabat kepala
daerah oleh pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia tidaklah sesuai atau
bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi haruslah disertai dengan
pengunduran diri dari dinas aktif keprajuritan. 2) Keputusan Presiden tentang
Pengangkatan Penjabat Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota adalah tidak sah dan cacat hukum.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.519 REN p
SH.519 REN p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.519 REN p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.519
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Tentara Nasional Indonesia
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?