Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kewenangan pemerintah kota ambon terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sangat di
butuhkan mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus
selalu di lindungi, dan di perhatikan pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan hak-hak
yang mereka miliki yang sudah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah
Kota Ambon dalam melaksanakan kewenangan mereka sering kali mengalami kendala
dikarenakan kurangnya anggaran yang dimiliki sehingga terkadang dalam melakukan
kewenangan terhadap anak mengalami kendala. Dan juga belum ada Peraturan Daerah Kota
Ambon yang tegas terkait pemberian sanksi hukum bagi para pelaku eksploitasi secara
ekonomi terhadap anak yang mengakibatkan tidak ada efek jerah dan kesadaran bagi para
pelaku dan itu sebabnya masih ada banyak anak di Kota Ambon yang menjadi korban
Eksploitasi Ekonomi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Kewenangan
Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi sesuai Peraturan
Perundang-Undangan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban
eksploitasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
normatif dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kota Ambon berdasarkan
Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Ambon
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, berkewenangan terhadap
penyelenggaraan Perlindungan Anak, menghormati pemenuhan Hak Anak, menjamin
pemenuhan Hak Anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.