Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Yusran Bessy - Nama Orang;

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada
hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan
dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Seharusnya Pelantikan Gubernur terpilih hasil
pemenang pilkada dilaksanakan 1 hari sesudah akhir masa jabatan gubernur
sebelumnya. Akan tetapi fakta yang terjadi dalam pemunduran pelantikan
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno masa
jabatan 2019-2024 mulai dari tanggal 11 Maret 2019 sampai pelaksanaan
pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih dilakukan oleh
Presiden Jokowi Widodo dilaksanakan pada hari rabu tanggal 24 April 2019.
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pelantikan
Gubernur Maluku sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apa akibat pelantikan
Gubernur Maluku yang tidak sesuai prosedur. Tujun dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan memahami apakah pelantikan Gubernur Maluku sesuai dengan
prosedur yang berlaku dan untuk mengetahui apa akibat pelantikan gubernur
Maluku yang tidak sesuai prosedur. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pelantikan
gubernur Maluku tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah dan akibat pelantikan gubernur Maluku yang
tidak sesuai prosedur adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam UU
Administrasi Pemerintahan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.512 BES k
SH.512 BES k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.512 BES k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.512
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Akibat Hukum
Keabsahan
Prosedur
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?