Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Rekam medis wajib disediakan oleh dokter yang diberikan kepada pasien yang
berisi catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, tetapi pada pasien covid 19 sering
tidak memiliki rekam medis sehingga pasien sering menolak pelayanan medis berdasar
protokol kesehatan pasien covid.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak pasien Covid-19 atas isi
rekam medis, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien Covid-19 atas isi
rekam medis,Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
hukum mengenai hak pasien Covid-19 atas isi rekam medis, dan untuk mengetahui dan
menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pasien Covid-19 atas isi rekam medis.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual
(conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Hak pasien covid 19 terhadap rekam
medis merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh petugas medis sebagai dasar
untuk menetapkan status. 2) perlindungan hukum terhadap hak pasien Covid-19 atas
isi rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Permenkes Rekam Medis
yang bersifat preventif mengatur bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: sosialisasi; monitoring dan evaluasi;
dan/atau bimbingan teknis. Serta dalam Pasal 42 ayat (3) Permenkes tentang rekam
medis yang bersifat represif mengatur bahwa Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. rekomendasi pencabutan
atau pencabutan status akreditasi.