Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Hak Pasien Covid-19 Terhadap Isi Rekam Medis Dalam PerspektifHak Asasi Manusia
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Hak Pasien Covid-19 Terhadap Isi Rekam Medis Dalam PerspektifHak Asasi Manusia

Ardy M B Pente - Nama Orang;

Rekam medis wajib disediakan oleh dokter yang diberikan kepada pasien yang
berisi catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, tetapi pada pasien covid 19 sering
tidak memiliki rekam medis sehingga pasien sering menolak pelayanan medis berdasar
protokol kesehatan pasien covid.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak pasien Covid-19 atas isi
rekam medis, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien Covid-19 atas isi
rekam medis,Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
hukum mengenai hak pasien Covid-19 atas isi rekam medis, dan untuk mengetahui dan
menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pasien Covid-19 atas isi rekam medis.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual
(conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Hak pasien covid 19 terhadap rekam
medis merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh petugas medis sebagai dasar
untuk menetapkan status. 2) perlindungan hukum terhadap hak pasien Covid-19 atas
isi rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Permenkes Rekam Medis
yang bersifat preventif mengatur bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: sosialisasi; monitoring dan evaluasi;
dan/atau bimbingan teknis. Serta dalam Pasal 42 ayat (3) Permenkes tentang rekam
medis yang bersifat represif mengatur bahwa Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. rekomendasi pencabutan
atau pencabutan status akreditasi.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.511PEN h
SH.511PEN h1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.511PEN h
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.511
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Rekam Medis
Hak Pasien
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?