Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Banyaknya fenomena korupsi yang pelakunya melarikan diri keluar negeri,
mengakibatkan sulitnya pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai negara yang rentan
terhadap korupsi membutuhkan kerjasama-kerjasama internasional dalam menangani
kejahatan-kejahatan lintas batas negara seperti kejahatan ekonomi dalam bidang perbankan.
Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (white collar
crime). Kejahatan perbankan ini merupakan salah satu kejahatan yang dapat diekstradisi.
Selain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut juga diperlukan adanya pengembalian aset
(asset recovery) karena keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana menjadi
salah satu bentuk keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.
Penelitian ini diselenggarakan untuk tujuan memahami mekanisme ekstradisi dalam
kejahatan perbankan antar negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi; dan untuk
memahami upaya hukum pengembalian aset tindak pidana kepada negara menurut hukum
internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif.
Dengan tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum
menggunakan teknik pengumpulan penelitian pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui
metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian membuktikan bahwa, dengan perjanjian ekstradisi dan tanpa
perjanjian ekstradisi proses ekstradisi tetap dapat dilakukan asalkan kedua negara setuju
untuk melakukan ekstradisi tersebut dan berlandaskan pada asas-asas serta kaidah-kaidah
hukum internasional; serta dalam hal pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara Locus
delicti telah diatur di dalam UNCAC 2003 yaitu melalui mekanisme bantuan timbal balik
dalam masalah pidana (mutual legal assistance) dan berdasarkan pada hubungan baik antar
negara.