Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Banyaknya kasus pencemaran laut yang sering terjadi terutama di selat-selat internasional
akibat dari aktifitas-aktifitas kapal menjadikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang sangat urgent
mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 70% wilayah laut dan 30% wilayah
darat serta memiliki 4 selat yang dijadikan sebagai selat internasional yaitu Selat Makassar, Selat
Sunda, Selat Lombok dan Selat Malaka. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dari
tahun 1999-2022 jumlah pencemaran pada laut sebanyak 43 kasus.
Penelitian ini diselenggarakan untuk tujuan memahami pengaturan hukum laut internasional
terhadap pencemaran yang terjadi di selat internasional; dan untuk memahami tanggung jawab negara
pemilik kapal berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode analisa kualitatif. Dengan tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang
digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik
pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan penelitian pustaka dan selanjutnya
dianalisis melalui metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian membuktikan bahwa, pencemaran pada selat internasional telah diatur dalam
sebuah hukum yang bersifat internasional yaitu didalam United Nations Convention on the Law of Sea
1982; serta dalam hal tanggung jawab negara pemilik kapal menganut asas tanggung jawab mutlak
(strict liability) sebagaimana tercantum didalam CLC 1969 tetapi tidak semua kasus dapat
menggunakan asas ini hanya kasus yang memiliki dampak besar bagi lingkungan yang dapat
menggunakan asas ini misalnya kasus tumpahan minyak di lingkungan laut suatu negara.