Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah Oleh Penyidik
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah Oleh Penyidik

Farahdiba B Lahane - Nama Orang;

Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan
tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang.
Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah
penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang
dibahas dalam skripsi ini adalah : 1). Apakah dapat dilakukan ganti kerugian akibat
penangkapan dan penahanan tidak sah 2). Bagaimana proses ganti kerugian akibat
penangkapan dan penahanan yang tidak sah.
Tujuan penelitian ini untuk membahas dapat dilakukan ganti kerugian akibat
penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan bagaimana proses ganti kerugian
tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum
normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan
tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ganti kerugian akibat penangkapan dan
penahanan yang tidak sah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77
KUHAP. Tetapi dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh Fery Tanaya di
Pengadilan Negeri Ambon dengan perkara Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb ternyata
tidak mencantumkan dalam posita maupun petitum gugatannya meminta ganti rugi
atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah, karena dalam praktek selama ini
para pemohon praperadilan tidak pernah mencantumkan ganti rugi tersebut. Selain
melalui gugatan praperadilan pada pengadilan negeri yang berwenang juga dapat
melalui gugatan perdata (gugatan ganti rugi) dengan catatan pihak yang dirugikan
telah di putus bebas oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SP.1643 LAH m
SP.1643 LAH m1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1643 LAH m
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1643
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Praperadilan
Penahanan
Ganti Rugi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?