Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli tanah merupakan perjanjian yang bersifat riil adalah sah, namun terkait dengan jual beli tanah seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar objek tanah tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh hak milik, bukan dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan sebagai dasar telah terjadi perbuatan hukum Jual beli tanah, karena jual beli tanah dibawah tangan semacam ini dapat menimbulkan permasalahan maupun akibat hukumnya dikemudian hari.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empirik.
Berdasarkan ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa, peralihan hak atas tanah melalui jual beli seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta sementara maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sampai saat ini masih melakukan perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dengan alat bukti kepemilikan hak atas tanah berupa kwitansi dan surat pernyataan dari Pemerintah Desa, hal ini apabila dikaitkan dengan hukum adat dianggap sah karena dilakukan dengan syarat rill, terang dan tunai. Tetapi perbuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan tersebut dapat menimbukan permasalahan dan akibat hukum di kemudian hari karena hak atas ojek/ tanah dimaksud tidak dapat didaftakan untuk memperoleh sertifikat hak milik. Adapun kesimpulan bahwa, Akibat hukum dari proses jual beli di bawah tangan yaitu kerugian bagi pihak pemegang hak atas tanah (pembeli) karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.