Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Akibat Hukum Praktek Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Di Negeri Lima Kecataman Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)
Penanda Bagikan

SKRIPSI PERDATA

Akibat Hukum Praktek Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Di Negeri Lima Kecataman Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)

Nurda W Tunny - Nama Orang;

Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli tanah merupakan perjanjian yang bersifat riil adalah sah, namun terkait dengan jual beli tanah seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar objek tanah tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh hak milik, bukan dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan sebagai dasar telah terjadi perbuatan hukum Jual beli tanah, karena jual beli tanah dibawah tangan semacam ini dapat menimbulkan permasalahan maupun akibat hukumnya dikemudian hari.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empirik.
Berdasarkan ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa, peralihan hak atas tanah melalui jual beli seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta sementara maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sampai saat ini masih melakukan perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dengan alat bukti kepemilikan hak atas tanah berupa kwitansi dan surat pernyataan dari Pemerintah Desa, hal ini apabila dikaitkan dengan hukum adat dianggap sah karena dilakukan dengan syarat rill, terang dan tunai. Tetapi perbuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan tersebut dapat menimbukan permasalahan dan akibat hukum di kemudian hari karena hak atas ojek/ tanah dimaksud tidak dapat didaftakan untuk memperoleh sertifikat hak milik. Adapun kesimpulan bahwa, Akibat hukum dari proses jual beli di bawah tangan yaitu kerugian bagi pihak pemegang hak atas tanah (pembeli) karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SE.873 TUN a
SE.873 TUN a1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.873 TUN a
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.873
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab 1
  • Bab 2
  • Bab 3
  • Bab 4
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?