Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Bagaimana pengaturan
pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya dan Bagaimana prosedur
pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya. Metode yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang
dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual.
Kewenangan pembentukan kantor DPD RI di daerah merupakan wewenang
Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI atau
PURT DPD RI dan pimpinan DPD RI karena atas usulan anggota DPD RI dalam
rapat paripurna maupun diluar rapat maka pembahasan paling dalam dilakukan oleh
pimpinan DPD RI bersamaan dengan PURT karena memiliki kewenangan untuk
mengurusi semua kepentingan kerumahtanggaan di DPD dan Pemerintah Daerah juga
tidak memiliki kewenangan dalam pembangunan kantor DPD RI namun hanya
bersedia untuk melakukan kerjasama dengan DPD RI dalam memberikan tanah hiba
di daerah kepada DPD RI. Dengan demikian Kantor DPD di tiap daeraah harusnya
dibangun secara baik dan layak demi efisiensinya pelaksanaan kerja anggota DPD.