Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Bersamaan dengan perkembangan zaman dan teknologi, pembangunan di
setiap negara terus dilakukan dengan skala yang makin besar dan cepat,
pembangunan yang dilakukan terus menerus di suatu negara otomatis membuat
negara tersebut kekurangan lahan kosong, reklamasi menjadi salah satu cara dalam
mengatasi masalah ini, reklamasi dalam pelaksanaanya belum diatur secara detil
dalam UNLCOS 1982 sehingga dapat menimbulkan permasalahaan di kemudian
hari, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan dimana Cina melakukan reklamasi di
wilayah kepulauan Spratly.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif,
atau dengan kata lain penelitian hukum normatif (legal research). Dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga yakni bahan hukum
primer yang berupa undang-undang dan peraturan resmi lainya, bahan hukum
sekunder yakni buku-buku dan literatur lainya yang berhubungan dengan penelitian
ini dan bahan hukum tersier yakni website, kamus dan ensiklopedia. Prosedur
pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustaka (bibliography
study). Pengelolaan dan analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UNCLOS 1982 belum
mengatur mengenai reklamasi pantai namun ada beberapa Pasal pada UNCLOS
1982 yang berhubungan dengan reklamasi pantai dan bisa dijadikan dasar yaitu
pada Pasal 11 tentang Ports, Pasal 12 tentang Roadsteads, Pasal 56 tentang Hakhak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif dan
Pasal 60 tentang Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi
eksklusif dan dampak reklamasi bagi delimitasi wilayah laut antar negara jika
ditinjau dari UNCLOS 1982 adalah negara-negara akan mengambil caranya sendiri
dalam memahami dan menafsirkan isi konvensi untuk kepentingan negara, dan
salah satunya melakukan reklamasi yang dapat menimbulkan sengketa delimitasi
terutama di wilayah yang belum ditetapkan perjanjian batas wilayahnya seperti
yang terjadi pada sengketa reklamasi di kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan oleh
Cina. Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diajukan adalah perlu
adanya pengaturan mengenai reklamasi pantai yang berbatasan dengan negara lain
yang lebih detail lagi dalam ketentuan UNCLOS 1982, serta perlu adanya ketentuan
internasional yang bersifat bilateral maupun regional terkait dengan kegiatan
reklamasi di wilayah perbatasan laut yang belum ditetapkan batas wilayahnya.