SKRIPSI HTN/HAN

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 P/Hum/2021 Tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

---

Pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 menuai perdebatan hebat
di internal Partai yang bersumber pada pengambilan keputusan Pembentukan
AD/ART yang tidak procedural dan bertentangan dengan Undang-Undang sehingga
berdampak pada dirugikannya hak anggota Partai Demorat yang dijamin oleh UndangUndang. Akibatnya 4 orang anggota Partai Demokrat melaukan upaya hukum yaitu
mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap AD/ART Partai
Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah permohonan pengujian
AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 telah sesuai dengan mekanisme hukum
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku di
Indonesia? dan apa implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 39 P/Hum/2021 terhadap kedudukan AD/ART Partai Demokrat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, tipe
penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dilakukan
dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer,
kemudian dianalisa dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materil
AD/ART Partai Politik tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, karena
AD/ART Partai Politik bukanlah jenis peraturan perundang-undangan dibawah
Undang-Undang yang dapat diuji di Mahkamah Agung. Implikasi dari Putusan
Mahkamah Agung Nomor 39 P /HUM//2021 terhadap kedudukan AD/ART Partai
Demokrat tahun 2020 yaitu berlakunya Status Quo dimana AD/ART Partai Demokrat
tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tetap berlaku di internal Partai Demokrat seperti
kondisi semula sebelum AD/ART tersebut diuji ke Mahkamah Agung. Putusan
Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama dan terakhir
sehingga anggota partai yang dirugikan dengan berlakunya AD/ART Partai Demokrat
tahun 2020 hak hukumnya tidak dapat dipulihkan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.501 SOU i

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.501

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar