Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perkawinan yang terjadi di Kei terdapat berbagai larangan didalamnya seperti dilarang menikah
dengan satu garis keturunan ke bawah atau saudarah kandung, dilarang menikah dengan
saudarah satu keturunan dari ayah dan ibu atau dilarang menikah dengan sepupu baik dari ayah
maupun ibu, dilarang menikah menikah dengan paman atau bibi, dilarang menikah dengan
sesame clan atau kerabat satu marga, dan juga larangan menikah yang sangat dikenal di
masyarakat Kei yaitu larangan menikah dengan pasangan yang berbeda kasta, menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan menurut Undang-Undang pasal 6 Tahun
1974 tentang syarat-syarat perkawinan dalam penjabaran dan penjelasannya tidak dijelaskan
bahwa adanya syarat perkawinan menurut kasta.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis
permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana presepsi masyarakat adat Kei
Maluku Tenggara tentang bagaimana dampak perkawinan antar kasta di pandang dari presketif
hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana solusi tentang perkawinan antar kasta di Kei
sebagai tujuan menegakan hak asasi manusia yang ada. Hasil dari penelitian ini ditemukan
bahwa perkawinan beda ksta adalah suatu perkawinan yang di larang atau perkawinan beda kasta
adalah pelanggaran adat pada Kei Maluku Tenggara.