Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sejak perang Dunia ke II Hukum Laut banyak mengalami perubahan
seiringdengan berkembangnya zaman. The United Conference on Trade
Developmentmengatakan hampir lebih dari 77 persen dari perdangangan
internasional diangkutmelalui laut. Sebagai bagian dari laut selat berperan
penting bagi perdanganganinternasional salah satunya yaitu selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan satu-satunya jalur distribusi minyak dunia.Iran
merupakan satu dari tiga negara yang berbatasan dengan selat Hormuz
sehingga Iran memiliki kewenangan untukmelakukan tindakan komplusif
terhadap kapal asing yang melintasi selat Hormuz.
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif yaitu melakukan penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma,
dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hak lintas damai telah daitur
dalamUNCLOS 1982 Bagian III Tentang Lintas Damai ( Innocent Passage )
pasal 45 ayat1 dan 2. kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai
pada laut teritorial atau perairan suatu negara pantai harus meggikuti
peraturan-peraturan yang berlaku pada negara tersebut dan, secara umum
mekanisme Hukum internasional dalam menyelesaikan sengekta
internasional dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan non
litigasi. Khusunya untuk penyelesaian sengketa kapal Stena Impero antara
Inggris dan Iran maka upaya yang dapat ditempuh adalah melalui jalur litigasi
yaitu dengan melalui pengadilan internasional untuk hukum laut (
International Tribunal for the Law of the Sea )