Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Konflik Norma Dalam Pengaturan Pemilahan Sampah
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Konflik Norma Dalam Pengaturan Pemilahan Sampah

Magreth S Lawalata - Nama Orang;

PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) mengatur bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala
kabupaten/kota terhadap 5 jenis sampah, yaitu sampah yang mengandung bahan
berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang
mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat digunakan
kembali dan sampah lainnya. Kemudian, Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27
huruf f, hanya mewajibkan Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk menyediakan
sarana/fasilitas pemilahan sampah terhadap 3 jenis sampah, yaitu sampah B3
Rumah Tangga, sampah organik dan sampah anorganik.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative dengan masalah
yang diangkat, yaitu: 1) Bagaimana konflik norma dalam pengaturan Perda
Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f dengan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal
17 ayat (2), (4) dan (5)?; dan 2) Bagaimana upaya hukum penyelesaian konflik
norma dalam pengaturan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f dengan PP
Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5)? Tujuan dari penulisan ini
adalah untuk mengetahui serta menganalisa konflik norma konflik norma dalam
pengaturan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 27 huruf f dengan PP Nomor 81
Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) dan upaya hukum penyelesaian konflik
norma tersebut.
Berdasarkan penelitian, diperoleh bahwa Perda Nomor 11 Tahun 2015
Pasal 27 huruf f bertentangan dengan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2),
(4) dan (5), karena ketentuan mengenai jenis sampah diantara kedua pengaturan
tersebut berbeda, dan terhadap pasal yang bertentangan tersebut oleh dapat
menjadi tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena
pembatalan melalui uji materil oleh MA.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.498 LAW k
SH.498 LAW k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.498 LAW k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.498
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perundang-Undangan
Upaya Hukum
Konflik Norma
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab 1
  • Bab 2
  • Bab 3
  • Bab 4
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?