Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktivitas penegakan hukum
yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum. Di dalam
penegakan hukum juga butuhkan suatu alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1
KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa yang semuanya itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli dalam
perkara pidana serta kekuatan pembuktiannya. Karena dalam suatu persidangan sering
kita jumpai seorang ahli yang dimintai pendapatnya untuk membuat terang suatu
perkara. Pembahsan meliputi kedudukan ahli, kualifikasi ahli, nilai kekuatan
pembuktiannya serta kaitannya dengan hakim sebagai pertimbangan keputusannya.
Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian dalam kategori
penelitian yuridis normatif/doctrinal yang bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi
antara ketentuan-ketentuan yang ada dengan implementasinya dengan spesifikasi
penelitian yang digunakan yaitu suatu telah deskriptif analitis, yang kemudian dianalisa
dengan metode analisis komparatif yaitu studi perbandingan hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan keterangan ahli sebagai alat
bukti itu sama dengan saksi lainnya yaitu sebagai alat bukti yang sah menurut undangundang. Penentuan kualifikasi seoarang ahli diputuskan oleh hakim dengan proses
pemeriksaan pendahuluan (preliminary examination). Kekuatan pembuktian seorang
ahli tidak dapat menjadi alat bukti yang mutlak akan tetapi harus diserati dengan alat
bukti lain dalam proses pembuktiannya. Dalam hal ini hakim sangat berperan penting
sesuai naluri, apakah menyertakan pertimbangan keterangan ahli atau tidak dalam
pengambilan keputusan untuk mencari kebenaran materiil.