Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme
Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di
Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan
untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada
anak yang terlibat kejahatan terorisme dan mengkaji dan menjelaskan mekanisme
perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat kejahatan terorisme.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian
deskriptif analitik, teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian
kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Teknik analisa bahan hukum diperoleh dari klasifikasi secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan
kepada anak yang terlibat kejahatan terorisme diantaranya menjamin dan melindungi
hak-hak anak, seperti hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perllindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Serta Sistem Peradilan Pidana Anak melihat bahwa
penanganan terhadap anak yang terlibat kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan
mekanime seperti pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan
pendekataan intervensi hukum. Kekhususan proses peradilan anak dengan konsep
restorative justice.