Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Masyarakat memegang peranan penting untuk patuh menjalankan peraturan dan
kebijakan Pemerintah dalam menekan rantai penyebaran covid-19 misalnya seperti
menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan lain-lain. Namun
kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan peraturan dan kebijakan yang
ditetapkan pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan protokol kesehatan,
misalnya seperti tidak memakai masker, masyarakat masih saja berkerumun, malas
mencuci tangan dan lain-lain. Faktanya di Indonesia secara khusus Provinsi Maluku,
Dearah kota Ambon sendiri banyak menghadapi situasi dimana sering terjadi
penjemputan dan perampasan jenazah terduga atau terkonfirmasi Covid-19 oleh
keluarga atau warga sekitar. Hal ini menyebabkan kenaikan angka terhadap kasus
covid-19 di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kualifikasi tindak
pidana perampasan jenazah Covid-19 menurut Peraturan perundang–Undangan dan
hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana perampasan jenazah Covid-19. Metode
penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif selanjutnya menemukan sumber
bahan hukum dan pengumpulan data untuk pelengkap penulisan.
Hasil dari penelitian ini bahwa terjadi suatu perbuatan pidana perampasan
Jenazah akibat Covid-19 yang dilakukan oleh oknum warga Desa Batu Merah Kota
Ambon. Dalam putusan Hakim para terdakwa telah memenuhi unsur pidana yakni
Adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan dan/atau
menghalanghalangi penyelenggaraan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat. Dengan tingkat penularan virus yang semakin tinggi membuat penyidik
takut berhadapan lansung atau tatap muka untuk memriksa tersangka ataupun saksisaksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat peraturan secara spesifik mengenai
tindak pidana perampasan jenazah Covid-19.