Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam melakukan suatu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, para
pihak yang melakukan pengadaan tanah ini mempunyai peranannya masing-masing
untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang dilakukan oleh
mereka sebagaimana termuat dalam pasal 5 UUPA.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian
hukum adalah pendekatan perundang-undanagan dan pendekatan konseptual.
Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,dan
bahan hukum tersier.
Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan pengadaan tanah
adat untuk kepentingan umum dan segala pengaturan yang terkait di Indonesia telah
mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hukum
pertanahan Indonesia dilakukan dengan cara dan melakukan lembaga hukum yang
pertama, yaitu pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnay,
tetapi dalam praktik ketentuan Undang-Undang ini tidak dapat berjalan. Untuk
mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan hal ketentuan mengenai
pembebasan hak atas tanah. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah adat di Desa
Marfenfen dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa dilakukan dengan
adanaya ganti kerugian bagi pemilik tanah. perlindungan hukum bagi pemilik tanah
adat di Desa Marfenfen yang memberikan tanah kepada pihak lain merupakan hal
yang sanagat urgent karena pemberian tanah berdasarkan pada itiket baik untuk
kepentingan masyarakat Desa Marfenfen lama sehingga secara hukum masyarakat
adat harus dilindungi oleh negara dan masyarakat tersebut sehingga tidak
menimbulkan konflik yang dapat merugikan pihak lain.