Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sebagai salah satu bentuk pajak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan di mana Pajak Penghasilan untuk Pasal 21 saat ini pada Covid 19
hendak menjadi masalah dan tantangan yang mana kepatuhan wajib pajak pada masa
Covid 19 berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan
tidak stabil.
Adapun masalah yang sangat penting untuk diteliti ialah tentang Pajak
Penghasilan Sebagai Sumber Keuangan Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Di Masa Corona Virus Disease 2019 Tujuan penelitian ini ialah
untuk mengetahui dan mengkaji dan menganalisa pengaturan pajak penghasilan
Pasal 21 sebagai sumber penerimaan negara serta penerimaan negara melalui pajak
penghasilan Pasal 21 pada masa corona virus disease 19 sesuai dengan penetapan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan metode penelitian pada tipe
bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan
kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder dan nantinya dianlisa secara
kualitatif.
Pengaturan PPh Pasal 21 sebagai sumber keuangan negara merupakan suatu
pembenaran di mana PPh Pasal 21 sebagai sumber keuangan negara tidak lepas dari
tiga kontekstual guna menjadi bagian penting dari sumber keuangan negara yakni
kontekstual penetapan PPh Pasal 21 adalah instrumen kebutuhan keuangan negara
bagi APBN, kontekstual penetapan PPh Pasal 21 adalah aplikator APBN dan
kontekstual penetapan PPh Pasal 21 sebagai gambaran APBN. Baik APBN
2020,2021 dan 2022 pemerintah terus melakukan pengalihan anggaran bagi sektor
dampak Covid 19 yang salah satunya ialah pajak. PPh Pasal 21 kemuadian diberi
insentif oleh pemerintah bagi WP ini membuktikan bahwa APBN di tiga tahun
tersebut tidak sesuai dengan penetapan APBN oleh karena Covid 19.