Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan secara tegas mengatur arti tentang Surat Ketetapan Pajak serta jenis-jenisnya. Ini
berarti Surat Ketetapan Pajak dalam pajak sangat penting oleh sebab menyangkut administrasi
perpajakan. Seperti pada ketentuan hukum perpajakan bahwa Surat Ketetapan Pajak diterbitkan
apabila terjadi kekeliruan ataupun ketidak-patuhan wajib pajak. Sehingga permasalahan yang
seringkali muncul adalah ketidaktahuan wajib pajak akan kewajibannya jika surat ketetapan
pajak diterbitkan dan fungsi dari diterbitkannya surat ketetapan pajak tersebut.
Adapun masalah yang sangat penting untuk diteliti adalah fungsi surat ketetapan pajak
dalam membayar pajak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara
pembayaran pajak berdasarkan ketetapan pajak dan dapatkah pembayaran pajak dapat dilakukan
tanpa adanya surat ketetapan pajak dengan metode penelitian pada tipe bersifat yuridis normatif,
menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus dengan bahan hukum primer
dan sekunder dan nantinya dianlisa secara kualitatif.
Adapun tata cara pembayaran pajak berdasarkan SKP sesuai dengan PMK No
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, yakni dalam
Pasal 6 yakni Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan dan di bayar melalui layanan pada loket/teller (over the counter);
menggunakan Sistem Elektronik lainnya, Pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa adanya surat
ketetapan pajak SKP tersebut oleh WP tidak diterbitkan namun, ketika diterbitkan wajib untuk
melakukan pembayaran pajak sesuai dengan, waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh
wajib pajak.