Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Fungsi Surat Ketetapan Pajak Dalam Pembayaran Pajak
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Dalam Pembayaran Pajak

Alvarel D Hutuely - Nama Orang;

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan secara tegas mengatur arti tentang Surat Ketetapan Pajak serta jenis-jenisnya. Ini
berarti Surat Ketetapan Pajak dalam pajak sangat penting oleh sebab menyangkut administrasi
perpajakan. Seperti pada ketentuan hukum perpajakan bahwa Surat Ketetapan Pajak diterbitkan
apabila terjadi kekeliruan ataupun ketidak-patuhan wajib pajak. Sehingga permasalahan yang
seringkali muncul adalah ketidaktahuan wajib pajak akan kewajibannya jika surat ketetapan
pajak diterbitkan dan fungsi dari diterbitkannya surat ketetapan pajak tersebut.
Adapun masalah yang sangat penting untuk diteliti adalah fungsi surat ketetapan pajak
dalam membayar pajak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara
pembayaran pajak berdasarkan ketetapan pajak dan dapatkah pembayaran pajak dapat dilakukan
tanpa adanya surat ketetapan pajak dengan metode penelitian pada tipe bersifat yuridis normatif,
menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus dengan bahan hukum primer
dan sekunder dan nantinya dianlisa secara kualitatif.
Adapun tata cara pembayaran pajak berdasarkan SKP sesuai dengan PMK No
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, yakni dalam
Pasal 6 yakni Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan dan di bayar melalui layanan pada loket/teller (over the counter);
menggunakan Sistem Elektronik lainnya, Pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa adanya surat
ketetapan pajak SKP tersebut oleh WP tidak diterbitkan namun, ketika diterbitkan wajib untuk
melakukan pembayaran pajak sesuai dengan, waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh
wajib pajak.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.488 HUT f
SH.488 HUT f1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.488 HUT f
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.488
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pajak
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?