Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sengketa tanah yang tejadi di Kelurahan Watolo yang tidak pernah
terselesaikan selama hampir dua dekade, atas inisiatif salah satu pihak sehingga
sengketa tersebut dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan secara mediasi. Setelah
berjalannnya mediasi ternyata tidak menemukan titik temu namun Lurah tetap
memutuskan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua kepada para pihak yang
bersengketa melalui berita acara rapat. Lurah merupakan pemerintah pelaksana daerah
ditingkat kelurahan yang bertanggungjawab kepada camat. Pada Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 593/5707.Sj. Tahun 1984 pada pasal 11 mencabut wewenang
kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah karena banyaknya temuan
surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh
Camat mengalami tumpang tindih kepemilikan dan menimbulkan sengketa dalam
masyarakat dan tidak terselesaikan lagi baik oleh Camat maupun Lurah yang
bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
tidak menuliskan terkait wewenang lurah untuk menyelesaikan sengketa tanah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
yaitu mengkaji penerapan norma-norma hukum positif di Indonesia yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep,
dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Berdasarkan penelitian ini bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh kelurahan
bukanlah berita acara rapat yang semestinya serta tidak dapat dijadikan alas hak
karena tidak ada UU maupun peraturan apapun yang menjamin kekuatan hukum dan
kepastian hukumnya serta berita acara tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti
kedua belah pihak ketika akan melanjutkan ketahap persidangan dipengadilan.