Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Persidangan elektronik/online sebagaimana yang diatur dalam PERMA
Nomor 4 Tahun 2020, telah memberi andil positif pada proses pembuktian dalam
persidangan perkara pidana di Indonesia. Penulisan dengan judul : “Keabsahan Proses
Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online”, memiliki
rumusan masalah apakah proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara
online diterima menurut Hukum Acara Pidana dan bagaimana pembuktian perkara
pidana secara ideal. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan
proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan yang bersifat online dan
pembuktian perkara pidana secara ideal.
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bahan
hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui
penelitian kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum
dibahas dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan
kasus.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada prinsipnya proses pembuktian
perkara pidana yang dilakukan secara online dapat diterima menurut Hukum Acara
Pidana sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dalam hal “keadaan tertentu” yang
ditetapkan sebagai keadaan darurat atau keadaan lain. Bahwa suatu pembuktian
perkara pidana dikatakan ideal, baik persidangan secara langsung/normal maupun
persidangan secara elektronik/online, apabila telah memenuhi parameter pembuktian
yaitu : pelaksanaan prinsip/teori pembuktian; alat-alat bukti; penyampaian alat-alat
bukti; beban pembuktian; kekuatan pembuktian; dan bukti minimum.