Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kebijakan Pemerintah Afganistan yang pro Barat dan berideologi sekuler
menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok radikal yang hendak
mendirikan Negara Islam di Afganistan sehingga berujung pada terjadinya perang
saudara di Afganistan. Munculnya ISIS dan masuknya kepentingan negara asing
turut memperburuk situasi keamanan yang akhirnya rezim lama berhasil
ditumbangkan dan menandai awal berkuasanya rezim baru di bawah pemerintahan
Taliban. Penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan akibat konflik
bersenjata di Afganistan telah berdampak pada terjadinya pengungsian dan
permintaan suaka ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Oleh karena itu,
skripsi ini hendak membahas tentang tanggung jawab negara terhadap pengungsi
yang masuk ke wilayah suatu negara dan pengaruhnya bagi Indonesia dalam
hubungan diplomatik dengan Afganistan atas penyelesaian masalah pengungsi
Afganistan di Indonesia dalam perspektif Konvensi Wina 1961.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan
masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi
kepustakaan dan di analisis dengan teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa organisasi-organisasi internasional yang
dibentuk melalui resolusi PBB seperti UNAMA, ISAF dan UNHCR sebagai
komisaris tinggi dalam urusan pengungsi telah membuat berbagai kebijakan tentang
tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan HAM terhadap pengungsi
dan pencari suaka yang masuk ke wilayah suatu negara. Konvensi Wina 1961
mengatur hubungan diplomatik antara negara pengirim maupun penerima dalam
menyelesaikan masalah pengungsi yang berada disuatu wilayah negara tertentu
dengan dapat menjamin hak-hak asasi pencari suaka dan pengungsi. Pengungsi
Afganistan dianggap sebagai stateless person di Indonesia, sedangkan perwakilan
diplomatik Afganistan sendiri tidak dapat menjamin perlindungan terhadap
pengungsi Afganistan dengan sepenuhnya. Meskipun demikian Afganistan bisa
melakukan negosiasi dengan Indonesia berdasarkan prinsip non-refoulement
maupun prinsip itikad baik.