Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Negara adalah salah satu subjek hukum internasional yang memiliki tanggung
jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari setiap individu yang ada dalam
wilayah kedaulatannya. Namun fakta menunjukan bahwa terdapat negara-negara
menjadi sponsor atau dengan kata lain negara memberikan dukungan baik secara
langsung atau tidak langsung kepada kelompok teroris untuk menjalankan aksinya.
Istilah ini dikenal denngan state sponsored terrorism yang membutuhkan perhatian
secara global mengingat kasus terorisme yang terjadi sering memiliki kaitan dengan
negara.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang bersifat Perspektif
Analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik
penilitian ini adalah studi kepustakaan yang didasarkan pada peraturan hukum
internasional, karya ilmiah dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan state
sponsored terrorism.
Pengaturan Hukum Internasional terkait dengan state sponsored terrorism
masih memerlukan perhatian secara khusus dikarenakan banyaknya kasus dan indikasi
dari negara terlibat. Mengingat bahwa state sponsored terrorism sebagai akar
munculnya berbagai kasus terorisme di seluruh dunia. Hal ini menunjukan bahwa
instrumen hukum internasional yang telah ada sebelum International Convention for
the Suppression of the Financing Terrorism dan United Nation Convention Against
Transnational Organized Crime dinilai tidak mampu mencegah dan melarang negara
untuk memberikan sponsor kepada teroris dikarenakan oleh kekosongan pengertian
secara universal tentang terorisme. Terbukti dengan pelanggaran-pelanggaran
internasional yang dilakukan oleh negara pemberi sponsor demi memenuhi
kepentingan negaranya. State sponsored terrorism juga dapat dinilai sebagai
permasalahan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat ketika aksi teror yang
disponsori mengakibatkan pelanggaran atas hak untuk hidup dan hak untuk merasa
aman dari setiap individu yang berada di dalam wilayah kedaulatan negara target.
Implikasi dari state sponsored terrorism kemudian menyebabkan tumpang tindih
yurisdiksi di antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan dalam menegakan
hukum internasional sehingga penyelesaian kasus-kasusnya masih terdapat
ketidakjelasan.