Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perlindungan lumba-lumba menjadi isu hukum internasional yang
mendapat banyak perhatian internasional semenjak masalah terbunuhnya 1.428
ekor lumba-lumba di Kepulaun Faroe karena Tradisi Grindadrap yang merupakan
tradisi tahunan di dalam masyarakatnya. Namun keberadaan tradisi ini dianggap
merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional berdasarkan pada
International Convention for the Regulation of Whaling. Oleh karena itu, dalam
skripsi ini hendak dibahas tentang pengaturan hukum perlindungan lumba-lumba
menurut International Convention for the Regulation of Whaling dan
pertentangannya dengan tradisi Grindadrap.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah Yuridis Normatif.
Sumber Bahan Hukum yang digunakan ada Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum
Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Pendekatan masalah yang digunakan ada tiga,
yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan
Komparatif. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Pustaka,
sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah lumba-lumba dan paus pilot
yang dibunuh pada Tradisi Grindadrap selalu mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Meskipun perkembangan populasi lumba-lumba kadang kala mengalami
penurunan dan juga peningkatan, namun hal ini tetap mempengaruhi kelangsungan
populasi lumba-lumba yang ada. Walaupun Tradisi Grindadrap ini merupakan hak
masyarakat hukum adat untuk menjalankan tradisinya (indigenous people) tetapi
faktanya pelaksanaan tradisi ini tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada,
karena sudah mulai melenceng dari tujuan utamanya yang awalnya untuk
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya berubah menjadi kebutuhan
komersial dan ajang olahraga sehingga telah bertentangan dengan International
Convention for the Regulation of Whaling.