Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengembangan usaha atau bisnis sangat membutuhkan tambahan modal
yang bisa diperoleh melalui pinjaman bank atau yang dikenal dengan istilah
perjanjian kredit. Umnumnya perjanjian kredit pihak perbankan membutuhkan
jaminan.
Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perbankan memberikan kewajiban kepada pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga, ternyata pada akhir
2019 dunia dilanda wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran
virus ini menyebabkan pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan karena
kurangnya pengunjung, hal ini berpengaruh terhadap upaya pengembalian
angsuran kredit perbankan sehingga kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan
dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penilitian normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konsepkonsep serta bahan hukum yang diolah dan dianalisa menggunaan teknis
deskriptif analitis.
Prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam masa pandemi, adalah
salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
diterapkan pada lembaga perbankan dalam pemenuhan pembiayaan agar kualitas
kredit dapat membaik setelah diterapkan restrukturisasi selama berlakunya POJK.
Klausul restrukturisasi ini dapat diterapkan oleh bank terlepas dari batas
kredit/pembiyaan atau jenis debitur. Restrukturisasi kredit ini bisa dilaksanakan
melalui kredit atau pembiyayaan agar diberikan sebelum debitur terkena dampak
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha
mikro, kecil, dan menengah. Akibat hukum yang terjadi dari pelaksanaan
restrukturisasi kredit adalah terjadinya perubahan perjanjian antara bank sebagai
kreditur dan peminjam sebagai debitur serta kewajiban para pihak dalam kontrak
kredit.