Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

louw selaku Pembimbing I dan R. M. Waas selaku Pembimbing II.
Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam suatu
komunitas kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan
tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan
berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai
dalam perjanjian antar negara yang resmi demikian, orang dapat juga mengadakan
hubungan langsung secara perseorangan atau gabungan di bidang perniagaan,
keagamaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Konflik Antara Pemerintah Ethiopia
Dan Pasukan Bersenjata Tigray. Akar Dan Krisis Ini Adalah Sistem Pemerintahan
Ethiopia Sejak 1994, Ethiopia Memeliki Sistem Federal Sehingga Kelompokkelompok Etnis Berbeda Mengontrol 10 Wilayah. Konflik Berawal Pada 4 November
2020, Saat Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Memerintahkan Serangan Militer
Di Tigray, Eskalasi Ini Terjadi Setelah Pemerintahan Abiy Dan Pemimpin Partai
Politik Yang Dominan Di Tigray Berseteru, Pertempuran Terjadi Selama Hampir Dua
Pekan Ratusan Orang Dilaporkan Meninggal Dunia, Serta Perebutan Kekuasaan,
Pemilihan Umum, Dan Tuntutan Reformasi Politik Adalah Sejumlah Faktor Yang
Menyebabkan Krisis Di Negara Tersebut. Didalam Pasal 2 dan 28 Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Konvensi Jenewa 1949.
Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan
tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan
menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Teknik Analisa bahan hukum yaitu menggunakan Analisa
kualitatif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait kedudukan
penduduk sipil dalam konflik bersenjata merupakan suatu yang paling penting dalam
kasus antara Milisi dan Tentara Pemerintah menurut hukum internasional dan hukum
humaniter internasional, konflik bersenjata merupakan suatu konflik yang harus
ditegakan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana bentuk dari upaya akibat
hukum terhadap dilibatkannya penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Milisi
dan Tentara Pemerintah jelas menimbulkan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku
hal tersebut menjadi faktor utama dikarenakan kasus yang terjadi di Negara Ethopia
yang melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata merupakan suatu tindakan
yang harus diupayakan untuk secara efektif dalam penyelasaian untuk mengatasi
masalah atau kasus yang terjadi di Ethopia serta konflik bersenjata tersebut
memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak yang bertikai.