Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Transmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Program
transmigrasi berlangsung dengan adanya penyediaan fasilitas oleh pemerintah
kepada para transmigran, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian hak atas tanah, yang
kemudian diberikan keputusan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya mengenai pemberian hak milik atas tanah yang luasnya 2
hektar, akan tetapi hingga sampai saat ini para transmigran di Kabupaten Maluku
Tengah, Kecamatan Seram Utara Barat khususnya pada Satuan Pemukiman 1
belum menerima lahan usaha 2 dengan luas bidang tanah 1 hektar.
Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara normatif dimana hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law
in books) dan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
patokan berperilaku manusia yang dianggap layak, mengunakan pendekatan kasus
(case approach) dan pendekatan perundang-undangan (conceptual approach).
Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa, Transmigrasi di Kabupaten
Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara Barat, Satuan pemukiman 1 belum
mendapatkan wujud dari kepastian hukum pada keputusan yang dikeluarkan oleh
Kepala Menteri Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, yang harusnya dilihat dan
ditangani oleh pemerintah daerah karena merupakan kewenanngan pemerintah
daerah untuk menyelesaikan permasalah yang timbul dalam pemberian hak milik
atas tanah dalam program transmigrasi yang dijalankan.