Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga sangat
penting mengingat penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan
dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Sehingga dibutuhkan
pertimbangan hakim yang sebaik-baiknya dalam mengatasi kasus penelantaran
dalam rumah tangga, agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam
menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Namun kasus penelantaran rumah tangga masih saja dilakukan oleh masyarakat
Indonesia.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa yang menjadi dasar
pertimbangan hukum hakim terhadap kasus penelantaraan rumah tangga studi
putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Amb serta mengkaji dan menjelaskan
apakah pidana yang diberikan oleh hakim telah memberikan efek jera kepada
pelaku. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum
normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder
dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Ambon
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam
rumah tangga, hakim mempertimbangkan dari segi yuridis, sosiologis, dan
filosofis. Dengan demikian, sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku
tindak pidana pelantaram dalam rumah tangga belum memberikan efek jera,
karena hakim dalam mengambil keputusan lebih mempertimbangkan dari hal-hal
yang meringankan pelaku.